badan legislatif di kabupaten adalah. Monarki terpilih adalah kepala negara biasanya presiden yang dipilih oleh badan legislatif ataupun lembaga pemilihan. badan legislatif di kabupaten adalah

Jadi, dapat disimpulkan, bahwa negara harus harus memenuhi beberapa komponen yang memiliki. Hal itu dapat dilakukanAsas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. legislatif c. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan. Lembaga legislatif adalah Lembaga yang memiliki tugas untuk menyusun dan membentuk Undang-undang. UU tersebut menerangkan tentang desa dan berbagai berbagai hal tentang pemerintahan desa, termasuk lembaga yang. Pengertian Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan Undang-Undang suatu negara. DPRD II (DPRD KABUPATEN / KOTA) DPRD II(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II)adalah lembaga legislatif yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat tingkat daerah yang berkedudukan di daerah tingkat II. DPRD Kabupaten. Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), sebelum munculnya badan legislatif, hukum didikte oleh raja. Pihak Legislatif Struktur Lembaga Pemerintahan Kabupaten Kota dan Propinsi dan Penjelasannya. 72 Badan legislatif dan eksekutif boleh dikatakan tidak terdapat hubungan seperti sistem pemerintahan. 6. Baca Juga: Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat) 3. UUD 1945 dibentuklah KNIP. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bunyi. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan. Pemerintah Daerah Provinsi (. Tugas lembaga legislatif. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang dibuat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Di Indonesia, sistem pertama pada Legislatif adalah DPR. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Fuad dalam Jurnal Administrasi Lembaga satu ini memiliki kuasa dalam membuat hukum di suatu negara. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia,. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar Otonomi Desa. gubernur b. oleh suatu Badan atau Lembaga Pengawas Kabupaten yang saat ini umumnya disebut Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten. Pasal 40 UU Republik Indonesia No. Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota Kabupaten, dan Dewan . Berikut ini rincian lengkap perolehan suara partai politik dalam Pemilu 2014: 1. PAN merupakan. Legislatif bertugas membuat undang undang. Fungsi legislasi, yaitu dalam hal merumuskan kebijakan publik bersama dengan eksekutif. Salah satu perbedaan paling menarik antara kota dan kabupaten adalah badan hukum dan legislatif yang mengaturnya. d. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan parlemen pada awal masa keanggotaan DPR, awal tahun sidang, dan setiap sidang. Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. MPRNama Indikator. Jadi, Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari. Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Fungsi pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari DPRD sebagai badan legislatif. Melaksanakan pengawasan terhadap. Mereka terdiri dari lima menteri, empat wakil menteri, dan satu kepala badan. Sama dengan Kepala Desa. Secara umum,. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga, kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pendahuluan Setelah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945 ( UUD 1945 ), lembaga perwakilan rakyat pada tingkat pusat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yangSISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Putu Eva Ditayani Antari Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Menurut saya jawaban B. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota. DPRD kabupaten/kota d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan. Menurut saya jawaban A. 2. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Ketentuan ini menyiratkan bahwa status sebagai anggota DPRD dan pejabat negara adalah dua hal. ac. Dalam aturan tersebut, plt dijabat oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota, apabila gubernur, bupati, dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara. 1 | L e m b a g a P e m e r i n t a h a n D a e r a h d a l a m S i s t e m P e m e r i n t a h a n I n d o n e s i a BAB I PENDAHULUAN A. . Penulis: Tyas Wening: Editor: Sarah Nafisah:1 STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 Luh Ning Widiyanti1), Ni Made Ras Amanda Gelgel2), Ni Luh Ramaswati Purnawan 3) 1,2,3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Email: ningwidiyanti. Berikut adalah tugas lembaga legislatif DPR, MPR, dan DPD, seperti yang telah dirangkum Liputan6. Berdasarkan pemilu 2019 lalu telah terpilih 50 wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Majalengka untuk periode 2019-2024. Marbun, 1983: 162). Lembaga legislatif di tingkat kabupaten/kota adalah DPRD Kabupaten/Kota (DPRD Tingkat II). DPRD kabupaten/kota terdiri. Mengenal Lembaga Eks. DPR sendiri berasal dari partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu. Dimana masa jabatan anggota legislatif adalah lima tahun. Di Indonesia, lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut. Dalam sistem referendum parlemen tunduk kepada kontrol langsung oleh rakyat. Dalam proses pelaksanaan fungsi DPRD oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2019. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daera, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atauc). Perubahan yang cukup penting, pasca UU 3/1950 adalah perubahan wilayah. Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Mitra kerja di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang. KOMPAS. Jawaban yang benar adalah: C. 3. 7. 3. Kekuasaan legislatif: Kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Sehingga, legislatif memiliki peranan yang sangat penting dalam tubuh pemerintahan Indonesia sebagai menjalankan fungsi pengaturan. KAJIAN TEORI 1. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Begitu juga dengan wali kota yang dibantu wakil wali kota. Tugas lembaga eksekutif ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu: Bidang administratif. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Berdasarkan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Di Indonesia, kekuasaan legislatif diemban oleh lembaga legislatif, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tapanuli Utara (Surat Batak Toba: ᯖᯇᯉᯮᯞᯪ ᯥᯖᯒ) adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia yang ibu kotanya berada di kecamatan Tarutung. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. 8 Tahun 2014 merupakan upaya untuk mengoptimalisasi kinerja dari pada BPD yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan. Lembaga legislatif Dalam UUD 1945. Di masa mendatang penting untuk memperkuat struktur dan kelembagaan DPRD melalui 3 (tiga) agenda: (i) memperjelas dan memperkuat kedudukan DPRD sebagai badan legislatif; (ii) memperkuat kewenangan DPRD; dan (iii) memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya. DPRD Kabupaten. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, seperti parlemen, kongres, atau majelis nasional. Saat ini, di kehidupan legislatif kampus, tentu kalah pamornya, kalah bergengsi, walau secara hierarki lembaga ini diposisikan berada. Adanya lembaga legislatif bertugas untuk menetapkan suatu peraturan wewenang yang berada di parlemen. 2. Sedang periode II, dimulai awal kebangkitan Orde Baru (8 April 1966) sampai sekarang, bahkan Batang dapat ditelusuri. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Angka itu melebihi syarat keterwakilan perempuan minimal sebesar 30%. Namun dalam hal ini yang seharusnya jadi pusat perhatian adalah ketika membicarakan badan legislatif jikaDari tabel di atas dapat dilihat bekas lembaga legislatif hampir memiliki skor yang selalu tinggi setiap tahunnya untuk permasalahan korupsi. Adapun negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan satu kamar yang diantaranya yaitu:Berdasarkan UU No. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tidak masuk ke dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. wali kota Jawaban: b 74. Maka pengawasan di tahapan ini harus maksimal," kata dia dalam Rapat Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara virtual, Senin (1/5/2023). Di masa mendatang penting untuk memperkuat struktur dan kelembagaan DPRD melalui 3 (tiga) agenda: (i) memperjelas dan memperkuat kedudukan DPRD sebagai badan legislatif; (ii) memperkuat kewenangan DPRD; dan (iii) memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Pada Pemilu 2019, sebanyak 45% calon anggota legislatif PSI adalah perempuan. Badan Permusyawaratan Desa. Kecamatan. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kansil,1985 :10). Saya kira, samain saja. Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. 1 Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk. 14. 18 John Locke menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki tiga lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif,. Ada sejumlah kriterianya. Ilustrasi Sidang DPR yang merupakan lembaga legislatif di Indonesia. Eksekutif. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang nomor 17. Pilkada pertama di Indonesia adalah Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005. Multiple-choice. Yang merupakan sebuah parlemen. 2. Nah, ada 3 lembaga negara utama di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Pembagian Kekuasaan Horizontal dan Vertikal di Indonesia. Mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa. pd November 6, 2015. Kabupaten dan kota merupakan gabungan dari beberapa wilayah kecamatan. (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang memeriksa. ”Basic concept of power di antaranya adalah badan eksekutif atau BEM, badan legislatif, dan yudikatif,” katanya. 2 ketertarikan dari perempuan itu sendiri. Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Di daerah ditentukan adanya lemabaga eksekutif pemerintah dan lembaga legislatif yang sederajat dan saling. Baca Juga: 5 Simbol dari Lambang Pancasila Sebagai Dasar. Contoh Lembaga Legislatif. Pemilu legislatif atau pileg di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemerintahan lokal. Menurut sejarah, Batang telah memiliki dua kali periode pemerintahan Kabupaten. Dalam proses pembentukan suatu negara, para founding father berupaya mencari bentuk yang baku untuk sistem pemerintahan. . Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Dan DPRD. Berikut adalah tugas MPR, DPR, dan DPD sebagai lembaga legislatif: MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Mengubah dan menetapkan perundang-undangan Kuasa ( privilege) seorang legislator itu lebih ke membuat dan mengatur semua tatanan ke-organisasi-an. sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. a. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini. Buku Kepemimpinan ini ibarat oase di tengah keringnya literatur kepemimpinan di lingkungan KPU. Konsolidasi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif dalam Penganggaran Daerah di Kabupaten Situbondo Baskoro Wicaksono* dan Rury Febrina Abstract This study describes the executive and legislative relations in the post-reform era of regional autonomy, particularly in the area of financial politics. Dengan rumusan tersebut DPRD bukan lagi pelengkap Kepala Daerah seperti rumusan UU Nomor 18. Pelaksana Tugas (Plt) Mengutip laman resmi Kemendagri, dasar hukum terkait plt mengacu pada Pasal 65 dan 66 UU Nomor 23 Tahun 2014. “Perlu konsitensi penekanan kemurnian pelaksanaan hukum tata negara menurut UUD 1945,” tandas Pakde Karwo. Penekanan demokrasi terletak pada kekuasaan rakyat,Pada masa ini, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum di bentuk. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di Daerah Istimewa dan Kabupaten. Perubahan yang menjadi dasar tuntutan masyarakat tentunya akan mendorong terjadinya eskalasi perubahan pada tataran penyelenggaraan hukum dan pemerintahan, yakni berubahnya pola pengelolaan atau penyelenggaraan hukum dan pemerintahan yang tidak hanya terjadi pada arah pemerintahan pusat saja. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1918 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Fungsi Lembaga Negara: Eksekutif dan Yudikatif 1. Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. 1 Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR berwenang membuat undang-undang. Membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen. Mahkamah Agung (MA) termasuk badan peradilan tertinggi di Indonesia dan menyelesaikan masalah kejahatan yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan bawahnya, yaitu Penadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Konsolidasi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif dalam Penganggaran Daerah di Kabupaten Situbondo Baskoro Wicaksono* dan Rury Febrina Abstract This study describes the executive and legislative relations in the post-reform era of regional autonomy, particularly in the area of financial politics. Bentuk dan susunan pemerintah daerah. Menagih Janji Pemprov DKI Usai Kalah Gugatan Polusi Udara Warga Jakarta 2 Tahun Lalu. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. BPD bertanggung jawab untuk berbagai tugas, termasuk penyusunan, persetujuan, dan pengesahan Peraturan Desa (Perdes). Sebagai badan deliberatif pemerintah, lembaga ini memiliki kuasa dalam membuat hukum di suatu negara. Tugas lembaga legislatif. Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 80 daerah pemilihan. Propinsi itu atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu. Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Hindia Belanda membentuk badan yang disebut dengan Volksraad sebagai badan legislatif yang dapat disamakan dengan Staten General atau parlemen di Negara Belanda. Pengertian Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Anggota, Wewenang, Badan Pekerja dan Maklumat Wakil Presiden Lengkap – Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atau Central Indonesian National Committee adalah badan yang dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan. Dalam hal terjadi perselisihan antara badan legislatif dan badan eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan. Hak angket, hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk Di Indonesia pada sisitem parlementer, badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai tahun 1959 hak ini ditiadakan. MPR adalah salah satu lembaga legislatif yang ada di dalam sistem pemerintahan Indonesia. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. b Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Staf Ahli I. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai badan deliberatif pemerintah. a. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (DPD), serta anggota DPRD Kabupaten / Kota) se- Indonesia periode 2019–2024. 1. Pemerintahan desa telah diakui secara sah dan resmi di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google Newslegislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR Ni Ketut Arniti Universitas Pendidikan Nasional ketutarniti@undiknas. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas tersendiri. peraturan daerah di Kabupaten Rembang; 2) Untuk mendeskripsikan hambatan partisipasi legislasi lembaga legislatif dalam penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Rembang. Artinya DPR selaku lembaga legislatif berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada periode tertentu. Dilansir dari situs DPRD Kabupaten Buleleng, Indonesia memiliki tiga lembaga legislatif, yaitu DPR, DPD, dan MPR. Mulai. 2. Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di. Sebanyak 187 anggota berasal dari. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi. Pembagian kekuasaan secara horisontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif serta yudikatif ). Berdasarkan catatan Kompas. JAKARTA, KOMPAS. Penerbitan Undang-Undang No. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber. Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus minimal 50% kecamatan pada 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. MPR berkedudukan sebagai badan tertinggi negara, tetapi setelah di amandemen. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peaksanaan fungsi legislasi dalam hal pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD di Kabupaten Nabire. Peran BPD tersebut. 04 Oktober 2021 Nana. Sehingga setiap orang yang berada di posisi tersebut memiliki masa jabatan yang sudah diatur. DPD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah.